Tarakan, Ratusan mahasiswa dan masyarakat dari berbagai elemen dan kampus di Tarakan turun ke jalan menyampaikan aspirasi atas rencana disahkannya revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPR RI, Jumat (23/8/2024) sekira pukul 08.00 Wita.
Namun Massa yang ingin menyampaikan aspirasi dan terus berusaha masuk ke halaman Kantor Walikota Tarakan yang dimana sedang berlangsung pelantikan Anggota DPRD Kota Tarakan untuk Periode 2024-2029, di Blokade oleh aparat kepolisian dan Satpol PP yang telah berjaga.
Bentrok dan gesekan pun tidak dapat dihindari antara mahasiswa dengan aparat, bahkan pihak kepolisian sempat menyemprotkan Water Canon kepada demonstran sehingga membuat ratusan mahasiswa bisa di pukul mundur dan aksi tersebut dapat diredam oleh pihak kepolisian.https://www.instagram.com/reel/C_ALT6wpciV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
Ada beberapa tuntutan Aliansi Apirmasi salah satunya menuntut agar DPRD Kota Tarakan mengambil sikap untuk menolak RUU Pilkada perubahan keempat RUU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-undang. Dan DPRD Kota Tarakan juga diminta mematuhi putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.
Dan Akhirnya Massa berhasil dipertemukan oleh Anggota DPRD Kota Tarakan terpilih. Namun masa kecewa karena hanya beberapa orang saja yang berhasil ketemu dari 30 anggota DPRD Kota tarakan yang telah dilantik. Prabu 23/08/24
